politik indonesia dari masa ke masa

1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Kondisi politik dalam negeri bisa dilatakan sangat tidak stabil. Sebab pada pelaksanaannya Presiden selaku kepala negara malah bisa dikatakan otoriter. Sebab ada banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden dengan memanfaatkan kekuasaan yang begitu besar dimilikinya, dan pada faktanya lebijakan yang diambil malah bertentangan dengan UUD 1945. Tidak jarang pula kebijakan yang diputuskan memiliki tujuan untuk semakin memeperbesar kekuasaaan presiden. Bebarapa kebijakan berikut akan memberikan gambaran bagaimana kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin sebagaimana ciri- ciri sistem ekonomi campuran , bentuk-bentuk yayasan dan penyebab terjadinya inflasi .

• Adanya Pembentukan DPR

Meskipun carut marut namun, demokrasi liberal yang diterapkan sebelumnya berhasil memberikan dampak positif. Hal tersebut ialah dengan adanya keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 1955. Dimana dalam pemilu tersebut bertujuan untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun demokrasi liberal telah runtuh namun DPR hasil dari pemilu 1955 ini harus tetap bekerja hingga DPR hasil UUD 1945 dibentuk. Hal ini berdasarkan pada  Penetapan Presiden No.1 Tahun 1959 yang dikeluarkan pada tanggal 15 juli 1959 menyatakan bahwa sebelum terbentuk DPR menurut UUD 1945, maka DPR hasil pemilu tahun 1955 atas dasar UU No. 7 Tahun 1953 tetap menjalankan tugasnya

.

• Pembentukan MPRs

Isi dekrit preaiden 5 Juli 1959 mengamanatkan adanya pembentukan MPRS. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, lembaga tertinggi negara harus dibentuk adalah MPR. Namun, dikarenakan  belum terselengaranya  Pemilu maka MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Ketua MPRS adalah Chaerul Saleh. Inilah yang kemudian menjadi salah satu bentuk penyimpangan dalam kehidupan politik di masa demokrasi terpimpin. Sebab anggota MPR harus dipilih berdasarkan UUD 1945 bukan berdasarkan keputusan pribadi presiden.

• Pembentukan DPAS

DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk sensiri oleh Presiden Soekarno. Berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Yang memiliki tugas memberikan saran kepada presiden atas apa yang akan menjadi keputusannya. Salah satu ide dan keberhasilan serta bentuk pengabdian DPAS terhadap presiden ialah penetapan GBHN yg bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yg berjudul  ” Penemuan Kembali Revolusi Kita ” yang kemudian ditetapkan oleh DPA bukan MPRS.

• Pembentukan Bappenas

Sebelumnya Pada bulan Agustus 1959, dibentuk Dewan Perencanaan Nasional yang diketuai oleh Muh. Yamin. Pada tahun 1963, Depernas (Dewan Perencanaan Nasional) diganti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas) yang dipimpin langsung oleh presiden sendiri. Tentunya ini merupakan bentuk penyimpangan dalam kehidupan perpolitikan bangsa ini. Sebab betapa presiden memegang kekuasaan yang amat besar. Padahal UUD 1945 mengamanatkan bahwa Presiden adalah kepala negara yang hanya dapat memiliki satu jabatan dalam pemerintahan. Sedangkan pada demokrasi terpimpin Presiden juga membawahi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Simak juga perbedaan ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup , serta kelebihan dan kekurangan ekonomi pancasila .

• Pembentukan Front Nasional

Hampir sama dengan pembentukan badan lainnya, pembentukan Front Nasional memiliki tujuan untuk semakin memperbesar dan menguatkan kekuasaan presiden. Front Nasional dibentuk pada 31 Desember 1959 dimana tugasnya adalah sebagai lembaga negara yang melaksanakan pembangunan semesta indonesia.

• Pembentukan DPR-GR

Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1959 karena DPR menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden. Kemudian, Presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) pada yanggal 24 Juni 1960. Kebijakan ini menjadi salah satu kebijakan yang paling menyimpang dan melanggar undang-undang. Sebab Dewan Perwakilan Rakyat harus dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana amanat UUD 1945. Sebesar apapun kekuasaan presiden tentu tidak memiliki wewenang untuk membentu anggota dewan. Karena keputusan presiden masih dapat bersifat jeputusan pribadi.

2. Kondisi Politik Luar Negeri

Selain kehidupan politik dalam negeri Kehidupan Politik luar negeri Pada Masa Demokrasi Terpimpin juga akan di bahas dalam 2 poin berikut ini :

• Oldefo da Nefo

Pada masa demokrasi terpimpin yang saat itu bertepatan dengan terjadinya perang dingin antara Amerika dan Soviet. Indonesia cenderung masuk kedalam poros blok timur. Oldefo ( The Old Estabilished Force ), sendiri merupakan  dunia lama yg sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yg kapitalis. Sedangkan Nefo ( The New Emerging Forces ) ,yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (Blok Oldefo) dan menjalin kerjasama dengan negara-negara komunis (Blok Nefo). Meskipun banyak dibantah pada faktanya terlihat dari terbentuknya Poros Jakarta – Peking (Indonesia-China) dan Poros Jakarta – PnomPenh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia – Kamboja – Vietnam Utara – Cina – Korea Utara ). Yanh notabene negara-negara tesebuy merupakan negara penganut paham komunisme dan menjadi anggota dari blok timur.

• Konfrontasi Dengan Malaysia

Munncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia pada tahun 1961 yg terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut di tentang oleh Presiden Soekarno karena diangga sebagai proyek neokolonialisme yg dapat membahayakan revolusi Indonesia yg belum selesai. Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul di Filipina yg mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya. Pd tanggal 9 Juli 1963. Perdana Menteri Tengku Andul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia. Kemudian, tanggal 16 September 1963 pemerintah Malaysia memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia. Menghadapi tindakan Malaysia tersebut, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara dua negara putus. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluakan Dwi Komando Rakyat ( Dwikora), isinya :

• Perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan
• Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura Serawak , Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.

Ditengah situasi konflik Indonesia – Malaysia, Malaysia di calonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Namun akhirnya Malaysia tetap terpilih sebagai anggota tida.k tetap Dewan Keamanan PBB. Terpilihnya Malaysia tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965.

Itulah Gambaran Kehidupan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin. Secara garis besar dapat mengambarkan bagaimana jalannya pemerintahan dan roda perpolitikan saat itu. Semoga akan semakin menambah pengetahuan sejaran bagi anda . Semoga artikel ini dapat bermanfaat.