Postingan

politik indonesia dari masa ke masa

Gambar
1. Kondisi Politik Dalam Negeri Kondisi politik dalam negeri bisa dilatakan sangat tidak stabil. Sebab pada pelaksanaannya Presiden selaku kepala negara malah bisa dikatakan otoriter. Sebab ada banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden dengan memanfaatkan kekuasaan yang begitu besar dimilikinya, dan pada faktanya lebijakan yang diambil malah bertentangan dengan UUD 1945. Tidak jarang pula kebijakan yang diputuskan memiliki tujuan untuk semakin memeperbesar kekuasaaan presiden. Bebarapa kebijakan berikut akan memberikan gambaran bagaimana kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin sebagaimana  ciri- ciri sistem ekonomi campuran  ,  bentuk-bentuk yayasan  dan  penyebab terjadinya inflasi  . Adanya Pembentukan DPR Meskipun carut marut namun, demokrasi liberal yang diterapkan sebelumnya berhasil memberikan dampak positif. Hal tersebut ialah dengan adanya keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 1955. Dimana dalam pemilu tersebut bertujuan untuk memilih par
Posting Komentar
Baca selengkapnya
Gambar
Sistem Ekonomi Ali-Baba Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (mentri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah · Untuk memajukan pengusaha pribumi. · Agar para pengusaha pribumi Bekerjasama memajukan ekonomi nasional. · Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. · Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina. Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat ber
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)

Gambar
  KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959) Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Dipimpin Oleh : Ir. Juanda Program : Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu : · Membentuk Dewan Nasional · Normalisasi keadaan Republik Indonesia · Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB · Perjuangan pengembalian Irian Jaya · Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk. Hasil : ü Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah tercip
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Gambar
 KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956) Dipimpin Oleh : Burhanuddin Harahap Program : 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru 3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat 5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Hasil : ü Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. ü Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. ü Pemberantasan korupsi dengan menangkap para peja
Posting Komentar
Baca selengkapnya

perkembangan ekonomi

Gambar
  KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953) Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya. Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo Program : 1. Program dalam negeri : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. 2. Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif. Hasil : - Kendala/ Masalah yang dihadapi : ü Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat. ü Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras. ü Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pemberlakuan Sistem Kabinet Parlementer

Gambar
a)        Pemberlakuan Sistem Kabinet Parlementer Semenjak RIS dibubarkan berdirilah Negara kesatuan RI dengan pedoman UUDS 1950. Isi konstitusi ini menganut ide demokrasi liberal yang meniru konstitusi negara – negara Barat. Pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia antara lain ditandai dengan berlakunya sistem parlementer dengan ciri – ciri sebagai berikut: Ü    Kedudukan Kepala Negara tidak dapat diganggu gugat Ü    Kabinet dipimpin perdana menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen Ü    Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen Ü    Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya Ü    Kabinet dapat dijatuhkan setiap waktu oleh parlemen, sebaliknya pemerintah pun dapat membubarkan parlemen. Pada masa demokrasi liberal berlaku sistem multipartai, partai – partai ini ada yang berkuasa di dalam pemerintahan dan ada juga yang menempatkan diri sebagai partai oposisi. Partai yang berkuasa mendudukkan wakil – wakiln
Posting Komentar
Baca selengkapnya